Program Anies Baswedan yang Di Tolak Oleh Pemerintahan
Program Anies Baswedan yang Di Tolak Oleh Pemerintahan – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono suaramedia.com memilih untuk hentikan beberapa program warisan perintisnya, Anies Baswedan, salah satunya pembangunan lajur sepeda dan Tim Gubernur untuk Pemercepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta. Disamping itu, teritori Monumen Nasional (Monas) yang pernah direvitalisasi oleh Anies akan di ijaukan kembali.
Program Anies Baswedan yang Di Tolak Oleh Pemerintahan
Revitalisasi Monas
Heru Budi juga memiliki komitmen menghijaukan lagi teritori Monas, setelah beberapa pohon yang terdapat disekelilingnya sebelumnya sempat ditebang untuk revitalisasi pada periode Anies Baswedan. Heru Budi menjelaskan loyalitas itu waktu berjumpa dengan Menteri Badan Usaha Punya Negara (BUMN) Erick Thohir di Gedung Kementerian BUMN, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (19/10/2022). Heru Budi akui akan selekasnya berunding dengan Mensesneg sebagai Ketua Komisi Pengarah Teritori Medan Merdeka.
Baca : Kasus Korupsi Tambang Ilegal di Indonesia
“Kelak (desain Monas) sama Mensesneg, karena itu punyai pemerintahan pusat,” tutur Heru. Awalnya, tidak kurang dari 205 pohon ditebang di teritori Monas saat revitalisasi pada 2019. Waktu itu Pemerintahan Propinsi DKI Jakarta ingin membuat plaza disebelah selatan Monas, yang di claim seperti bentuk teritori Monas saat awal dibuat.
Menurut Anies, tidak semestinya pekarangan segi selatan Monas di tumbuhi pohon. Plaza atau alun-alun yang dibangun akan dipakai jadi aktivitas pemerintah, misalkan upacara. Tempat pohon-pohonan selanjutnya di alihkan ke bagian lain disekitaran Monas, termasuk di atas lapangan parkir Ikatan Restaurant dan Taman Indonesia.
TGUPP
Heru Budi menjelaskan, dianya akan mengoptimalkan unit kerja piranti wilayah (SKPD) DKI Jakarta, bukan membuat TGUPP. Selainnya mengoptimalkan performa beberapa SKPD Pemerintah provinsi DKI, Heru akan mengoptimasi peranan dari pendamping pemerintah, tenaga pakar, dan pendamping pakar. “TGUPP, semua bagus, tetapi saya ingin mengoptimalkan dinas-dinas yang terdapat,” tegas Heru pada 17 Oktober 2022 dikutip dari Kompas.com.
Kehadiran TGUPP yang memepunyai anggota capai lebih dari 70 orang pada periode Anies Baswedan sering dinilai oleh DPRD DKI Jakarta. Karena, TGUPP dipandang sebagai pemborosan bujet berbelanja wilayah. Untuk tahun 2023 kedepan, DPRD DKI Jakarta tidak membagikan bujet untuk TGUPP. “Bila penjabat gubernur merasa membutuhkan silahkan memakai TGUPP atau apa istilahnya.Tetapi peruntukan bujet tidak menempel di APBD, silahkan bujet yang dipakai lewat dana operasinya gubernur,” kata Gembong.
Lajur Sepeda
Penyediaan lajur sepeda yang sebelumnya sempat dibuat Anies pun tidak diteruskan. Awalnya, saat kepimpinan Anies, Perancangan Bujet Penghasilan dan Berbelanja Wilayah (RAPBD) didistribusikan sejumlah Rp38 miliar untuk membuat 535,68 km lajur sepeda. Tahun depannya, bujet itu akan dinolkan, karena Dinas Perhubungan akan konsentrasi pada penilaian pemakaian beberapa ratus km lajur sepeda yang telah ada saat ini.